Lingkup dan pengertian Politik Sebagai ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi berbagai aspek. Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian ilmu politik: - Gambte: politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial seperti jender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan sosial, dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah.
Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam atau antar masyarakat. Sejarah Perkembangan politik Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit.
Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas. Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut; a.
India tahun SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as- Sulthaniyyah e. Sejarah secara sempit - Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.
Teori Politik 2. Lembaga Politik Undang-Undang, pemerintah 3. Partai 4. Hubungan Internasional politik internasional, organisasi, hukum Pada zaman Yunani Kuno para pemikir yang terkenal antara lain: - Socrates SM Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas masalah Public good kebaikan bersama yakni struktur ideal serta tentang keadilan.
Perkembangan sebagai ilmu pada akhir abad 19 mulai berkembang sebagai cabang ilmu social memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang lingkup mengembangkan hukum-hukum ilmiah, obyektif, sistematis, dan empiris, Muncul pendekatan- pendekatan yg berkembang.
David E Apter Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang: 1. Pendekatan tingkah laku behaviouralism 3. Pendekatan kenajemukan pluralism 4. Pendekatan stuktural 5. Pendekatan Developmentalis. Perkembangan ilmu politik diberbagai Negara berbeda-beda tahapnya, berikut adalah contoh perkembangan ilmu politik diberbagai Negara termasuk Indonesia.
Eropa Daratan Anglo Saxon Indonesia 1. Negara-negara eropa 1. Negara-negara 1. Belanda selain Inggris amerika dan pengaruhnya 2. Aspek Kajian 2. Kecenderungan 3. Sifat 4. Fokus obyek kajian Ilmu Politik - Roger F Soltau: Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain. Bidang Kajian Ilmu Politik Politik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain: 1.
Teori-teori Politik Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik mengandung nilai. Teori politik adalah generalisasi dari phenomena- phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari : - Tujuan politik - Cara mencapai tujuan politik tersebut - Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut - Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu : 1.
Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ; 1. Kekuasaan 2. Kekayaan 4. Kesehatan 5. Keterampilan 6.
Kasih sayang 7. Keseganan 2. Filsafat Politik. Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan, dsb. Teori Politik sistematis Bagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik, sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik. Lembaga-lembaga politik konstitusi, pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb 5.
Partai Politik , golongan dan pendapat umum 6. Hubungan International Politik International, orang, administrasi, dan hak international F. Hubungan Ilmu Politik dgn Ilmu Lainnya.
Sosiologi banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman analisis Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara. Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan politik, sumber-sumber keabsahan politik 2.
Membantu ilmu politik dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.
Ilmu Politik dengan Filsafat Mengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Miriam Budiardjo. Gramedia Pustaka Utama, - halaman. Pratinjau buku ini Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi. Pdf - eBook and.
Kemudian bkbg sangat pesat. Young Adult. Recent Search. Destino La Habana. Gerard Manley Hopkins Sprung Rhythm. Multimedia Data Hiding Tools. An Act Of Kindness Bastille. Vorsicht Auf English. Buku ini mengantarkan mahasiswa serta masyarakat umum yang berminat ke dalam dunia ilmu politik.
Akan tetapi, terdapat perbedaan anrara keduanya. Sosiologi juga menganggap negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat. Ada kedekatan objek penelitian serta pengembangan teori antara antropologi dan sosiologi Miriam Budiardjo ' Konsentrasi antropologi pada manusia dan kebudayaan masyarakat daerah pedalaman inland-agrarian , sedangkan sosiologi pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan perkotaan yang jauh lebih banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi dan teknologi modern.
Kepada ilmu politik, antropologi memberikan penjelasan tentang pengertian, teori kedudukan, dan peranan satuan-satuan sosial-bu daya yang lebih terperinci dan sederhana.
Antropologi menunjukkan kerumitan dan kesukaran membina kehidupan bercorak nasional serta masyarakat tradisional. Antropologi juga berpengaruh pada metodologi penelitian ilmu politik, salah sarunya yangterkenal dan yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik, adalah metode pengam at participant- observer.
Metode penelitian tersebut memaksa Para scholars ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Penelitian awal tentang "negara-negara baru" hanya berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro atau luas, seperti pemerintahan, karena dianggap masalah- masalah daerah dapat diatasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional. Antropologi memberikan pembahasan tentang kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lain yangmempunyai daya tahan kuat dalam usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional.
Antropologi jng" membahas betapa situasi faktor-faktor sosio-bu daya menjadi lauh lebih kuat dan tersadarkan dalam melakukan penentangan terhadap usaha-usaha nation-buildingterutama dalam konteks ethno-nationalism. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan distribusi atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dalam konteks ini, distribusi adalah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.
Selain itu, ilmu ekonomi menaruh perhatian pada masalah pemanfaatan sumber daya yangjumlahnya terbatas untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beranekaragam. Dalam literatur ilmu ekonomi, ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai suaru studi mengenai bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihan, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas, dan mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang, serta mendistribusikannya untuk keperluan masyarakat pada masa sekarang atau masa yangakan datang.
Ilmu ekonomi mempersoalkan perilaku ekonomi individu dan masyarakat untuk mendapatkan jawaban -jawaban bagi masalah yang menyangkut hubungan antara kebutuhan manusia dan alat pemuasnya.
Jadi, yang dijadikan objek studi ilmu ekonomi saat ini adalah kebutuhan kebendaan dan jasa pelayanan. Dalam konteks ini, ilmu politik di era globalisasi yang cenderung pada logika demokrasi politik, niscaya sisi ekonomi terkait dengan ekonomi pasar. Secara singkat, ekonomi pasar adalah suatu perekonomian yangseluruh aktivitasnya diatur oleh interaksi di antara penjual dan pembeli. Dengan cara melihat seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu Politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan.
Kedu anyasaling memengaruhi, yang secara gamblang dapat dicermati dalam bentuk keputusan- keputusan atau aturan-aturan pemerintah yang berkait dengan sistem politik arau sistem ekonomi pemerintah.
Psikologi sosial pun demikian. Sesuai namanya, psikologi sosial berasal dari sosiologi dan psikologi. Sosiologi, yang mempelaiati segala kegiatan kehidupan atau gejala-geiala sosial dalam suatu masyarakat tertentu, bersatu dengan psikologi, ilmu yangmemusatkan perhatian pada kehidupan di dalam diri orang per orang, bukan pada :'. Hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu politik dilihat :. Jt ' Selain seperri yangtelah dilelaskan secara sederhana di atas, masih banyak ilmu lain yang juga meme ngaruhi ilmu politik.
Dalam bagian pembuka ini akan j,tg" dibahas ilmu lain setelah memahami konsep- konsep dasar ilmu politik, landasan mempel aiari ilmu politik, dan upaya memahami pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Memahami Konsep Dasar Politik Ketika ditanya, "Ap" yang dimaksud atau apa yang diketahui tenrang politik? Ada sangat banyak varian jawabannya. Tapi, yang paling mudah adalah dengan merujuk asal katanya , polis. Kata tersebut polis membawa kita bergerak ke masa lampau di zaman Yunani Kuno tempat di mana para pemikir besar awal filsafat politik berada.
Politik, menurutnya, haruslah membahas bukan hanya ciri-ciri khas 'kora terbaik', tetapi j. Tirjuannya untuk menciptakan kesepakaran bersama dan kesatuan demi tercapainya tujuan polis yakni kebaikan bersama. Merujuk Aristotle, setidaknya, kita mendapatkan beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan politik. Perrama, politik membahas tentang negara yangdalam konteks kelaluan yangkemudian kita kenal dengan nama polis.
Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara, yaitu bagaimana sistem dalam negara harus dibangun sehingga lahir yang kemudian disebut Aristotle sebagai 'kota terbaik', dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga yang ada di lingkup negara. Berdasarkan perihal di atas, Saltou l menjelaskan bahwa Sejalan dengan itu, Barents lg 23 menyatakan, "Ilmu politik adalah ilmu yang mempel ajari kehidupan negar a Kedua, terkait dengan hal pertama, maka politik akan sangat bersinggungan dengan kekuasaan.
Untuk mewujudkan kota arau negara terbaik seperti yang dicitakan oleh Aristole, perlu kiranya kekuasaan dimiliki oleh pihak-pihak yang mengelola negara. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru.
Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.
Sementara itu, Fleictheim dalam bukunya yang bertajuk Fundamennls of Political Science 17 menuliskan, "Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yangdapat memengaruhi negara.
Entitas yang tentu saja diinginkan Aristotle adalah entitas yang memiliki keseragaman nilai dan tujuan sehingga penciptaan tujuan akan mudah untuk dilakukan. Hal ini, secara implisit, men. Pelembagaan kebi. Dalam pengambilan keputusan, biasa nya para decision-makers akan melakukan beberapa rangkaian yang saling terikat, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, menghitung kerugian dan keuntungan costs-and-benefirs yang dapat tercipta dari alternatif-alternatif kebij akan yangtelah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan itu sendiri Leo Agustin o, Berdasarkan ilustrasi Aristotle, dapatlah dipahami mengapa Miriam Budiardjo 17 mengatakan bahwa definisi ilmu politik akan berkait dengan pembahasan: i negara, ii kekuasaan, iii pengambilan keputusan, iv kebijakan, dan v distribusi atau alokasi.
Pembahasan mengenai negara, menurut Miriam Budiardjo, merupakan titik sentral ilmu politik, yangpusar perhatiannya terletak pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk-bentuk formalnya. Pembahasannya dapat berupa bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan tersebut menjalankan rugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, bagaimana lembaga-lembaga tersebut berperan dan berfungsi, sejauh mana keterlibatan lembaga kenegaraan dalam kehidupan publik, dan sererusnya.
Karena itulah, pendekaran ini sering disebut dengan pendekatan institusional arau kelemba gaan. Kedua, kekuasaan. Pembahasan mengenai kemampuan seseorang atau sekelompok orang unruk memengaruhi perilaku orang arau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pendekatan ini menilai, semua kegiatan politik selalu bersinggungan dengan upaya-u paya untuk merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Oleh sebab itu, kajian ilmu politik jrlg" berkaitan dengan gejala merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan oleh penguasa, klas buruh, rejim militer, klas menengah, kaum muda, dan seterusnya.
Ketiga, pengambilan keputusan, menumpukan pada pembahasan: bagaimana keputusan-kepurusan strategis ditetapkan. Setiap pengambilan keputusan selalu memunculkan perselisihan ide, argumentasi, j ustifikas i, dan seba gainya, yangmenunjukkan seberapa besar pengaruh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dinamika kelompok menjadi unit analisis penting untuk diperhatikan, selain iug sumber-sumber daya yang melekat pada kelompok atau diri individu dalam meyakinkan orang lain sehingga ide atau usulan alternatif putusan yangdisampaikannya dipilih ,rn,rrk dit.
Pengambilan keputusan j uga membicarakan perihal, "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana" Keempat, public policy yaitu pembahasan mengenai upaya sekelompok orang dalam mencapai cita-cita bersama melalui keputusan yang diambil dengan cara-cara tertentu. Dalam arti kata lain, kebijakan publik lebih bersahabat dibandingkan dengan pengambilan keputusan. Ia tidak menyertakan konflik ide, tetapi justru menghadirkan kerja sama usaha bersama dan perencanaan bertingkat untuk menuju kebaikan be rsama yang diasakan dalam bentuk kebijakan publik.
Dan terakhir, pembagian atau alokasi disdbution or allocation yaitu pembahasan mengenai pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini politik dimengerti sebagai budaya politik yangharus dibagikan dan dialokasikan kepada publik agar mengikat benak dan perilaku berpolitik publik.
Tuiuannya adalah untuk stabilitas dan minimalisasi konflik, yangseringkali terjadi ketika kita hanya memahami politik sebagai upaya merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Maka, yang diteliti adalah kenapa distribusi dan alokasi tidak merata, atau mengapa distribusi dan alokasi nilai lebih bermanfaat pada publik tertentu dan tidak pada publik ,-' lain, dan seterusnya. Namun, kita akan kesulitan jika politik hanya terkonsentrasi pada pembahasan negara atau persoalan kekuasaan saja.
Dalam mendefinisikan politik PUn, para ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda. Pertama, politik bersinggungan dengan usaha-usaha yang ditempuh publik untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan klasik. Dalam konteks ini, ilmu politik biasanya menggunakan pendekatan filsafat untuk memahami dan mengerti bagaimana kebaikan bersama dalam kehidupan berne g ra dan bermasyarakat dapat diperoleh.
Dari situ lahir pertanyaan, kebaikan bersama seperti apayanghendak dibangun dalam bernegara dan bermasyarakat serta apa itu berkeadilan, kesejahteraan, ataupun kebahagiaan sebagai misal. Pertanyaan lanjutannya adalah kebaikan bersama siapa yang ditetapkan oleh "bersama", apakah bersama mayoritas kecil yang duduk di elite pemerintahan, atau kebaikan bersama yangdirumuskan oleh pemegang senjata, atau kebaikan bersama yang dikonstruksi oleh kelompok pemilik modal.
Untuk menemukan model-model penciptaan kebaikan bersama yang ideal, banyak pemikiran filsafat politik yang dapat dipelajari, seperti Plato, Aritotle, St. Kedua, politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan institusional. Dalam pandangan pendekatan kelembagaan, politik dilihat sebagai hal yang berkaitan dengan: i struktur-struktur kenegaraan yangmempunyai fungsi dan tugasnya yang berbeda-beda; ii penggunaan kekuasaan untuk memonopoli penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersebut; dan iii penggunaan paksaan fisik dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
Dengan demikian berarti, ilmu politik mempelajari secara mendalam perjuangan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Pendekatan ini mengupas konflik sebagai bahan kajian penting dalam ilmu politik. Konflik dilihat sebagai akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tunras atau tidak terselesaikan, atau dalam bahasa lain, konflik dapat dianggap sebagai sebuah patologi sosial akibat kegagalan sebuah proses integrasi di dalam suatu masyarakat.
Kelima, politik sebagai kegiatan yangberkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik; atau disebut oleh Ramlan Surbakti sebagai fungsionalisme. Fungsionalisme memandang bahwa politik sebagai kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan publik, sehingga pemisahan antara politik dan administrasi publik seperti yangdiutarakan oleh Henry, dalam bukunya Public Administration and Public Affairs , tidak lagi menjadi keterapan yang pasti. Di sini, politik dan kebijakan akan banyak bersinggungan.
Dalam buku tersebut dijelaskan dan ditekankan bahwa politik merupakan serangkaian kegiatan yang menyerrakan interaksi antara keyakinan budaya, religius, dan lainnya , struktur, individu, serra kebijakan itu sendiri.
Tujuannya untuk mencapai kepentingan umum yangberorientasi pada kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tunruran mayoritas publik, dan berujung pada perubahan sosial ke arah yanglebih baik. Tetapi, sebelum kebijakan itu menjadi ketetapan politik yang dilembarkan dalam lembaran negara, ada banyak persoalan politik mulai dari pertenrangan kepentingan-kepentingan elite dalam proses formulasi kebijakan hingga proses pengambilan keputus an yang tidak dilakukan secara terbuka melainkan dilakukan dalam 'ruang-ruang yang kadang terrutup'.
Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik merupakan hasil akhir dari ketetapan-ketetapan politik yangharus diperj uangkan baik oleh kelompok, golong? Alasan Mempelajafi Ilmu Politik Bila merujuk pada fenomena politik yang terjadi belakangan ini maka ilmu politik menjadi penting untuk dipelajari. Setidaknya, ada tiga alasan yang melatarbelakangi nya. Untuk tujuan ilmiah, ilmu politik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen.
Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yangmemengaruhi atau menentukan konten kehidupan manusia untuk pencapaian kebaikan bersama. Sebagai misal, pengaruh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah terhadap politik baik dalam pengertian negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, atau pun distribusi dan alokasi, atau pengaruh militerisme dan bubarnyaparlemen terhadap perpolitikan suatu negara.
Jika ilmu politik dipandang sebagai variabel independen, maka, sebaliknya, perhatian kita beralih pada dampak ilmu politik pada sistem politik dan lingkungannya.
Sebagai contoh, pengaruh ilmu politik dalam dukungannya terhadap sistem politik atau sistem kepartaian yang tengah berwujud di masa datang, dampak kepolitikan suatu negara terhadap kesejahteraan sosial warga, dan sebagainya.
Kedua, ilmu politik dipelajari atas dasar pertimbangan profesional professi onal reason s. Price 19 65 : L 35 memberikan penj elasan mengenai pemisahan anta ra scientifi c-estate yanghanya dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan professional-estarc atau professional reasons yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis.
Dalam bahasa sederhana, ilmu politik dapat digunakan sebagai alat menerapkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan atau me nyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini, kita tidak akan mempersoalkan apakah ilmuwan politik akan menambah pengetahuannya atas fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang tengah dihadapinya, tetapi lebih jauh dari itu. Pendapat semacam itu menunjukkan bahwa ilmu politik dapat digunakan unruk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kebaikan bersama, artinya tidak hanya dipelajari untuk pertimbangan ilmiah semata.
Konsekuensi dari posisi tersebut, misalnya, akan membawa Anda yang ingin mencegah monopoli di bidang politik, maka Anda harus melakukan sesuaru, tidak hanya mewacanakan dalam kajian ilmiah. Ketiga, ilmu politik baik untuk dipelajari atas dasar pertimbangan politis polidcal reasons. Ilmu politik dipelajari pada dasarnya agar setiap hal-ihwal yang menyangkut "kebaikan bersama" dapar repat guna mencapai tujuan yang dirasakan bersama.
Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memasrikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar dengan perangkat politis yang dimiliki nya. Dalam hubungan pertimbangan politik ini, perlu dibedakan antara poliilcal will dan polidcal consensus. Manakala polidcal consensus berhubungan dengan kesepakatan bersama para elite politik, baik yang terbuka ataupun yang tidak, yang berguna bagi publik araupun sebaliknya, yangtertulis maupun tidak, dalam rangka menghadirkan k kepentingan bagi para pembuat keputusan.
Karena iru, yang perlu u diperhatikan dalam konteks politik di sini justru political consensus, n yang harapannya pertimbangan politik yangpositif muncul ke permukaan guna pembangunan dan pemberdayaan politik semua elemen.
Tidak dapat dipungkiri :u. Ada banyak kasus pribadi privat kemudian menjadi persoalan publik yang muncul dalam kancah politik, atau menyangkut distribusi yang timpang akibat pemilihan umum, arau keheranan kita manakala ternyata ada tingkat bunga dari kekuasaan di negara-negara yang berejim totaliter dan otoriter. Salah seorang ilmuwan yangmendalami secara serius pendekatan- pendekatan dalam analisis politik ialah David E. Dan subbab ini menjelaskan pendekaran yang dikembangkan olehnya.
Pertama, Pendekaran Filsafat Politik. Pendekatan ini mengkaji nalar yangditerapkan pada masalah-masalah manusia, hal yang telah lama menjadi perhatian utama ilmu politik, atau lebih tepatnya, ilmu mengenai dasar-dasar politik.
Perhatian filsafat politik terletak pada sasaran, tujuan moral, dan konsepsi sejati serta tak lekang oleh waktu. Beberapa kajian yangselalu saja dibahas dalam filsafat politik misalnya, kekuasaan, hukum, hak alamiah manusia, agama' kontrak sosial, utopianisme dan anti-utopianis, sindikalisme, serta anarkisme. Kedua, Pendekatan Kelembagaan. Tak dapat dielak bahwa lembaga pemerintah mampu mewujudkan tujuan filosofis ke dalam praktik- empiris.
Dengan demikian, lembaga negara mampu menertibkan kehidupan sosial dengan cara-cara politik, maka mereka mampu memengaruhi sifat dan tujuan politik yang ditetapkan secara filosofis. Jika terjadi penyimpangan pada penetap an yang bersifat filosofis, mulai tercerabut dari keadaan asalinya, hal itu karena praktik-praktik miring yangditakukan dalam kelembagaan.
Dan perlu diingat bahwa lembaga tidak dengan sendirinya ada. Sebagai ilustrasi, lembaga-lembaga demokratis sulit muncul dalam masyarakat industri modern, yang keyakinan mengenai tindakan politik rasional berdasarkan kewajaran akal sehat diubah menjadi suaru etika paranoia kebencian atau ketakutan massal pada yanglain xenophobia.
Kasus seperti yang terjadi di Jerman pada Awal Abad ke dapat dijadikan contoh dan rujukan. Di Jerman, ketika itu, orang menyerahkan konsensus politiknya pada pemerintah diktator, dan aras nama kebudayaan politik baru, mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar moral, bahkan keluar dari kewajaran akal sehat.
Kejadian patologis akibat dari polidcal consensus negatif menjadikan peradaban terkerdilkan. Genosida, kamar gas, eugenic, holocausr, dan istilah- istilah yang membangunkan bulu roma lain, merupakan kebu dayaan baru yangterbentuk akibat laku lembaga yangberlebihan. Ketiga, Pendekatan Tingkah laku atau Perilaku. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai manusia politik dalam saru satuan Pengamatan, sebuah pendekatan yang mengalihkan perhatian dari kelembagaan kepada pengkajian mengenai tindak arau tingkah laku manusia serta dorongan tingkah laku tersebut.
Kajian dalam pendekatan ini diantaranya, meliputi: i pendapat dan preferensi orang-orang mengenai hal-hal politik terrenru; ii penyebab manusia melakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang kemudian bisa berkembang dalam bentuk kolektif; iii waktu manusia-manusia mematuhi peraruran; i" penyesuaian diri manusia terhadap pandangan-pandangan yangbertolak belakang dengan pandangannya, serta cara mengubahnya; v kondisi dan situasi mereka berpartisipasi dalam politik; "i cara mereka melindungi kepentingan mereka.
Tujuan pendekatan ini, tidak lain tidak bukan, memahami manusia sebagai pelaku tindakan politik. Keempar, Pendekatan Pluralisme, yaitu menggabungkan fokus pendekatan kelembagaan tentang lembaga demokrasi dan lembaga pemerintahan perwakilan dengan pendekatan tingkah laku.
Kelima, Pendekatan Struktural, memusatkan perhatian pada hubungan individu dengan komunitas. Bidang kajiannya meliputi, pembagian kerja sosial dalam jaringan peran, klas-klas, dan cara-cara teratur untuk melakukan tindakan timbal-balik. Karenanya, hubungan-hubungan yangluas seperti halnya afiliasi klas dipandang sebagai faktor-faktor penentu kekuasaan. Terakhir, Pendekatan Perkembangan atau Developmennlism.
Kalau pendekatan kelembagaan merupakan peneraPan empiris dari filsafat politik menuju praktik yang nyata terorganisir; pendekatan pluralisme merupakan gabungan antara pendekatan kelembagaan dan pendekatan tingkah laku; maka developmentalisme merupakan pendekatan terapan baru dalam pengkajian politik yang menelaah pertumbuhan dalam arti luas , industrialisasi, dan perubahan- perubahan sosial lain, serta dampaknya terhadap bentuk pemerintahan serra kebijakan yangdihasilkannya.
Demikian juga dengan kepentingan-kepentingan dunia maju yangmasuk sangar dominatif pada kebijakan-kebijakan strategis dalam negara-n egara berkembxog, dan telaah ptoblem menganganya disparitas masyarakat miskin dengan masyarakat kaya di perkotaan yang berpengaruh terhadap perpolitikan dalam negeri.
Doftor Pustaka A. Sustainable Rural Developmenr. London: MacMillan Press. Agus Dwiyanto, dkk. Reformasi: Thta Pemerinnhan dan Otonomi D aer ah. Yo gyakarta: P SKK. Agus Dwiyanto. Yogyaklarta: PSKK. Ahmad Suhelmi. Pemikirian Polidk Barar. Jakarta: Darul Falah. Almond, G.
Compararive Polidcs Today. Boston: Little Brown and Company. Compararive Politics. Boston: LinleBrown. Jakarta: Bina Aksara. Andeson ,8. Imagined Communities. Manila: Anvil. Public Policy-Making. Andrain, C. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial.
Yogyakarta: Ti ara'Wacana. Antoft, K. Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes. Apter, D. Polidk Modernisasr. Jakarta: Gramedia. I Penganrar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES. Polidcs: An Inroduction. London: Routledge. Azar, E. Aldershot: Dartmouth. Barent, J. Jakarta: Pembangunan. Barker, E. Reflections on Government. Oxford: Clarendon Press. Barnes, S. Beverly Hilss, CA; Sage. Barro, R. Cambridge: MIT press.
Berelson, B. Chicago: Chicago University Press. Bintan R. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: GayaMedia pratama. Blains, A. Pittsburg: Univerisry of pittburg. Journal of Inrcramerican studies and world Affairs40 3 : l Bob S. London and New york: Routledge Curzon. Bobbio, N. New York Poliry. Bollen, K. Am erican so ci ologi cal Review 45 3 : 37 0 -3g 0.
Jakarta: Center for Economic and Social Studies. Non-democatic Regime: Theory, Government and Polidc.
Houndmill: Macmillan. Buckhart, R. American Polidcal Science Review 88 4 Budge, I. Burns, D. Butler, D. Stokes, D. Polidcal Change in Great Britain. NewYork: St. Wbrld: Cammack, P.
Po I i d c al Campbell, A. TheAmerican Voters. Chicago: Universiry of Chicago. Campbell, A.
0コメント